PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)

Abstrak

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah bentuk kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meninggalkan lapas dan menjalani sebagian dari masa hukuman mereka di luar. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana dan Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statue approach) yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana diatur dalam Pasal 10 huruf (f) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 87 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Serta pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) yaitu Peraturan atau Regulasi yang Ketat, Kurangnya Dukungan Keluarga, Pandangan Negatif Masyarakat, Potensi Melakukan Tindak Pidana dan Keterbatasan  Petugas dalam Pengawasan.