TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA
Keywords:
Crime, Elections, Online Media.Abstract
As a special criminal act, election crimes have their own characteristics compared to criminal acts in general. In the technological era, accountability for election crimes cannot be separated from the perpetrators who commit election violations through online media. Potential perpetrators of election violations could be carried out by election organizers, election participants, officials, media, companies, foreign observers or the voting public themselves. The title of this research is a Juridical Review of Handling Election Crimes Through Online Media in Indonesia. The formulation of the problem is: What are the legal arrangements regarding election crimes committed via online media in Indonesia? How is the implementation of Handling of Election Crimes through online media in Indonesia? The research was carried out using a normative juridical approach. The data used is primary, secondary and tertiary data. Data analysis was carried out qualitatively and based on the results of the analysis, conclusions were then drawn using a deductive approach. The conclusion of this research is that the formulation of election crimes in the Election Law still prioritizes election crimes in the implementation of manual or conventional elections. Even though election crimes are not specifically contained in the Election Law, we can find election crimes in the ITE Law which is formulated in 11 criminal acts. Weak enforcement of election crimes through online media is caused by dissatisfaction with Bawaslu's performance in supervising elections. There are at least three problems, namely low digital literacy, limited human resources who understand technology, and minimal election law enforcement regulations in the digital era.
References
Buku :
Basrofi, and Sudikun. Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif. Surabaya: Insan Cendekia, 2003.
Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Mulyadi. Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Bandung: PT Rafika Aditama, 2013.
Silke Pfeiffer. Vote Buying and Its Implication for Democracy: Evidence from Latin America. TI Global Report, 2004.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2018.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Aermadepa. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan.” Jurnal Ilmu Dan Humaniora 1, no. 2 (2019).
Cahyono, Heru. “Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004.” Jurnal Penelitian Politik 1, no. 1 (2004).
Dedi, Agus. “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak.” Jurnal Moderat 5, no. 3 (2019).
Husaini, Muhamad Raihan, et al. “Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 1, no. 3 (2024).
Isnawati, Muridah. “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana.” Perspektif Hukum 18, no. 2 (2018).
Muridah Isnawati. “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana.” Perspektif Hukum 18, no. 2 (November 2018).
Sholehudin Zuhri. “Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.” Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research) (2019). Diakses melalui https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/135.
Internet :
Antara Online. “Bawaslu: Caleg Tawarkan Hadiah Divonis 3 Bulan Penjara Pidana Pemilu.” Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/4039455/bawaslu-caleg-tawarkan-hadiah-divonis-3-bulan-penjara-pidana-pemilu.
Danang Sugihardana. “Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024.” Dalam Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum (2023): 99.
Dewi Nurita. “Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan.” Diakses melalui https://nasional.tempo.co/read/1102314/server-sering-down-kpu-itu-upaya-menghadapi-serangan.
Rendy V. J. Suawa. “Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemilu Dan Pemilihan.” Diakses melalui https://jdih.kpu.go.id/dataprovinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Rendy%20Suawa.pdf.
Willa Wahyuni. “Bawaslu: ‘Tindak Pidana Pemilu Terbanyak Didominasi ASN dan Politik Uang.’” Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu--tindak-pidana-pemilu-terbanyak-didominasi-asn-dan-politik-uang-lt65a7f231d6b18/?page=2.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang tentang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Abdul Fajar Sidik Duli, Sudarto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
