PENGATURAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Keywords:
Crime, Sexual Violence, ChildrenAbstract
The government, local governments, and other state institutions have the obligation and responsibility to provide special protection to child victims of sexual violence. Therefore, it is very interesting and important to further study how the regulation of sexual violence against children in Indonesian criminal law? And how to handle sexual violence against children? To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study showed that the form of child protection against sexual violence in Indonesia has been regulated in positive legislation. The form of legal protection provided starts from preventing acts of sexual violence against children, protection for child victims of sexual violence and protection for children who are in conflict with the law (child perpetrators) of sexual violence. The form of legal protection for children in Law No. 17 of 2016 is by providing children's rights. The rights of children as victims to the fulfillment of the right to obtain health services and social security according to physical, mental, spiritual, and social needs. On that basis, this handling effort has been mandated by law, not only as a task for the state and government, but more broadly, where the state must provide protection responsibility for children and the entire community regarding the right to obtain health services and social security according to physical, mental, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma.
References
Buku :
Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013.
Made Darma Weda. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2013.
Mohamad Taufik Makarao dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
Nandang Sambas. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Peter Cane and Herbert Kritzer. The Oxford Handbook of Empirical Legal Research. OUP Oxford, 2012.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, dan Aji Mulyana. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 23 No. 1, 2023.
Nafi Mubarok. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25 No. 1, 2022.
Temmangnganro Machmud. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak,” Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 8 No. 2, 2012.
Victor Dutse Stephen and Vivian Kajang Dauda. “Restorative Justice, an Antidote For Insecurity and Underdevelopment in Nigeria: A Philosophical Approach,” Albertine Journal of Philosophy Vol. 6, No. 1, 2022.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perardilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Katarina Yohana, Sudarto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
