PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (ANALISIS PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 685/PID.SUS/2019/PN.BPP)
Keywords:
Criminal Liability, PPAT, Crime, EmbezzlementAbstract
A PPAT receiving the certificate may not use the entrusted certificate for personal interests. It can be interpreted that the certificate is a State document which is in the custody of the Notary/PPAT office. In connection with this authority, PPAT can be burdened with responsibility for actions that are not in accordance with applicable regulations or are carried out unlawfully. Therefore, it is very interesting and important to study further how the crime of embezzlement is regulated in Indonesian criminal law? and what are the legal considerations of the panel of judges in the Balikpapan District Court decision Number 685/PID.SUS/2019/PN.BPP regarding the criminal liability of Land Deed Officials (PPAT) as perpetrators of the crime of embezzlement? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the criminal act of embezzlement has been regulated in Article 372 of the Criminal Code and Article 486 of Law 1/2023 concerning the new Criminal Code which is valid for 3 years from the date of promulgation, namely 2026. Based on decision number 685/PID.SUS/2019/PNBPP, this is true. committing unlawful acts based on the provisions of Article 372 of the Criminal Code. PPAT (defendant) fulfills the elements, namely the element of who; intentionally and unlawfully; owning an item in whole or in part; the goods are in his control, not because of someone else's crime. The PPAT (defendant) must be held accountable for the crime in prison for a maximum of 4 years.
References
Buku :
Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media, 2006.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
Lubis, Muhammad Yamin. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Redaksi RAS. Tip Hukum Praktis: Tanah dan Bangunan. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
Rohmat Kurnia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Media Pustaka, 2014.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Fredrik Mayore Saranaung. “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.” Lex Crimen Vol. VI, No. 1, Jan-Feb 2017.
Rika Kumala Sari Rimba. "Larangan Penerimaan Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris dan Kaitannya dengan Kode Etik Notaris." Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2, September 2016.
Selamat Lumban Gaol. "Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10 No. 1, September 2019.
Subhan Zein. "Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 9 No. 2, Maret 2019.
Widya Kristiantia dan Agus Nurudin. "Pertanggungjawaban Hukum PPAT Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 55/Pid/2017/PT DPS)." Jurnal Akta Notaris Vol. 1 No. 2, Desember 2022.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Made Dita Tisnadewi, Selamat Lumban Gaol
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
