PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASI DI WILAYAH PAPUA MENYANGKUT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam operasi di wilayah Papua, dengan fokus pada kepastian hukum yang melindungi mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh TNI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prajurit TNI telah dibekali dengan pemahaman mengenai HAM, termasuk larangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, dalam pelaksanaan tugas di Papua, TNI menghadapi tantangan dalam penerapan perlindungan HAM karena belum adanya regulasi hukum yang secara jelas mengatur tindakan terhadap kelompok separatis bersenjata. Ketidakpastian hukum ini berakibat pada rentannya prajurit TNI terhadap tuduhan pelanggaran HAM, meskipun tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi TNI dalam melaksanakan tugasnya di wilayah operasi, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban negara tanpa khawatir dikriminalisasi. Kepastian hukum yang jelas akan memperkuat posisi hukum TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta menjamin pelaksanaan tugas mereka tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.