PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CARDING PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 845/PID.SUS/2020/PT SBY)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana carding dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, dengan studi kasus pada putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT SBY. Carding adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan data kartu kredit secara ilegal untuk keuntungan finansial. Meskipun telah berkembang pesat dalam dunia maya, penerapan sanksi terhadap pelaku carding di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Metode penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan yang relevan, serta tinjauan literatur mengenai hukum pidana dan peraturan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku carding masih terhambat oleh keterbatasan dalam undang-undang yang ada dan kurangnya kesadaran hukum mengenai jenis tindak pidana ini. Dalam kasus Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT SBY, pengadilan memutuskan hukuman yang mencerminkan upaya untuk menanggulangi dampak finansial dan psikologis dari tindak pidana ini, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan dan kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal (carding)  merupakan tindak pidana pencurian dalam kerangka pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP  serta tindak pidana penipuan  pasal 378 KUHP namun demikian karena pencurian ini menggunakan media elektronik maka penerapannya menggunakan Pasal 48 ayat (2) Jo pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 845/pid.sus/2020/pt sby yang menyatakan telah terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di maksud pada pasal 48 ayat (2) Jo pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat dan benar.