PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 276/PID.B/2020/PN JKT.UTR)

Abstrak

Di Masa sekarang beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya. LSM itu melakukan tujuan dan fungsinya, segelintir LSM melakukan tindakan penagihan jasa illegal serta pemerasan yang dilakukan di sekitar wilayah dari LSM itu sendiri. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan Tindak Pidana pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hukum pidana Indonesia? dan Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaku tindak pidana pemerasan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini dan KUHP baru yaitu Pasal 482 UU 1/2023 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Analisis Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas tindakan pidana pemerasan yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Slamet Riyanto, terdakwa divonis selama 6 (enam) bulan penjara. Adapun yang menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya.