PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA (PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)

Abstrak

Polri  memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan dan penegakan hukum terkait kasus tindak pidana narkotika. Penyidik adalah anggota kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang kuat guna menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach) yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri dalam Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta pada 2 Januari 2026 diatur dalam Pasal 609, 610 dan 611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 yaitu Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Keterbatasan SDM Penyidik, Tumpang Tindih Kewenangan dengan Institusi Lain, Resiko dan Ancaman dan Sikap Masyarakat.