TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS NARKOBA DI LINGKUNGAN BAHARI TANJUNG PRIOK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PERATURAN PERUNDANGAN PELAKSANAANNYA

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap penerapan kebijakan bebas narkoba di lingkungan Bahari Tanjung Priok berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan empiris, yang mengkaji regulasi hukum serta implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah mengatur pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, penerapannya di Bahari Tanjung Priok masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya fasilitas pendukung dalam pemberantasan narkoba. Selain itu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus narkoba akibat ancaman dari jaringan pengedar turut memperparah situasi. Kesimpulannya, meskipun regulasi hukum telah mengatur kebijakan bebas narkoba secara komprehensif, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi sarana dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di lingkungan Bahari Tanjung Priok.