PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA ONLINE (E-COMMERCE)

Abstrak

Banyak orang mengalami kesulitan saat membeli sepatu secara online (e-commerce). Masalahnya terjadi ketika produk yang mereka terima tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang terlihat di website penjual. Ini menunjukkan adanya kecurangan di mana penjual tidak jujur dengan barang yang mereka tawarkan secara online (e-commerce). Maka diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang seringkali mencurangi produk atau barang yang tidak sesuai pesanan konsumen. Upaya-Upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan transaksi jual beli secara online (e-commerce) berdasarkan perundang-undang di Indonesia dan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli sepatu secara online (e-commerce) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pengaturan transaksi jual beli secara online (e-commerce) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli sepatu secara online (e-commerce) di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan transaksi jual beli secara online (e-commerce) berdasarkan perundang-undang di Indonesia ada dua yaitu pengaturan jual beli secara online berdasarkan UU 8/1999 dan UU 19/2016 dan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase). Dari hasil penelitian untuk perbaikan pengaturan perlindungan konsumen dipertegas lagi dalam undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang transaksi elektronik, perundang-undangan untuk menindak pelanggaran terhadap konsumen.