URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PROFESI KONSULTAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Abstrak

Konsultan pajak belum memiliki landasan hukum setingkat undang-undang yang komprehensif. Regulasi saat ini masih berada pada tingkat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan pengakuan umum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang tidak memadai, menimbulkan isu kerentanan hukum dan standar profesi yang belum kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak, serta mengidentifikasi alasan kuat di balik perlunya undang-undang khusus untuk konsultan pajak guna mewujudkan profesionalisme dan kepastian hukum perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisis data dilakukan secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan konsultan pajak saat ini masih bersifat administratif dan belum memberikan perlindungan hukum. Konsultan pajak tidak memiliki status penegak hukum yang mandiri, imunitas hukum, atau mekanisme pengawasan yang bersifat swa-regulasi. Akibatnya, mereka rentan terhadap kriminalisasi dan pengawasan profesi masih berada di bawah kendali pemerintah (Kementerian Keuangan). Urgensi pembentukan UU Profesi Konsultan Pajak sangat tinggi untuk meningkatkan profesionalisme, memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi konsultan dan wajib pajak, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam sistem perpajakan.