URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PROFESI KONSULTAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Authors

  • Daniel Lehman Air Marshal Suryadarma University
  • Sudarto Air Marshal Suryadarma University

DOI:

https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i1.280

Keywords:

Law, Tax Consultant, Legal Certainty, Taxation

Abstract

Tax consultants lack a comprehensive legal basis at the level of legislation. Current regulations remain at the Minister of Finance Regulation (PMK) level and inadequate general recognition in the Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK Law), raising issues of legal vulnerability and weak professional standards. This study aims to analyze the urgency of establishing a Tax Consultant Profession Law and identify compelling reasons behind the need for a specific law for tax consultants to achieve professionalism and legal certainty in taxation in Indonesia. This study employed normative legal methods with both statutory and conceptual approaches, and qualitative data analysis was conducted. The results indicate that the current regulation of tax consultants remains administrative in nature and does not provide legal protection. Tax consultants lack independent law enforcement status, legal immunity, or self-regulatory oversight mechanisms. As a result, they are vulnerable to criminalization, and oversight of the profession remains under the control of the government (the Ministry of Finance). The urgency of establishing a Tax Consultant Profession Law is high to enhance professionalism, provide clear legal protection for consultants and taxpayers, and create greater legal certainty in the tax system.

References

Aningtiyas, Devitasari Ratna Septi. “Mengenal Profesi Konsultan Pajak.” Direktorat Jenderal Pajak, diakses 19 Juni 2025.

Ashadi & Rekan. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak.” Diakses 17 Juli 2025.

Hariani, Aprilia. “IKPI Ungkap Urgensi Lahirnya UU Konsultan Pajak.” Pajak.com, diakses 17 Juli 2025.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai Payung Hukum Penegak Kode Etik Profesi Konsultan Pajak.” Diakses 7 Juli 2025.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. “Menata Profesi Konsultan Pajak: Urgensi Terbitnya UU Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Tax Ratio.” Diakses 17 Juli 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP).” Diakses 17 Juli 2025.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramadhan, Muhammad Citra. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203.

Published

2025-06-01

How to Cite

Daniel Lehman, & Sudarto. (2025). URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PROFESI KONSULTAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA. LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara, 2(1), 77–92. https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i1.280