EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERILAKU USAHA EKONOMI DIGITAL LINTAS NEGARA DI INDONESIA

Abstrak

Transformasi ekonomi digital yang pesat di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan, khususnya terhadap transaksi digital lintas negara. Perusahaan digital global seperti Google, Facebook, dan Netflix memperoleh pendapatan signifikan dari pasar Indonesia tanpa kehadiran fisik yang cukup untuk diklasifikasikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan prinsip perpajakan konvensional. Sebagai respons, Indonesia menerapkan kebijakan pajak penghasilan dan pajak transaksi elektronik melalui PERPU No. 1 Tahun 2020. Namun, pengaturan ini belum efektif karena terbatasnya implementasi, ketidaksesuaian dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan belum tersedianya regulasi teknis yang memadai. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi pajak penghasilan atas ekonomi digital lintas negara dengan merujuk pada prinsip OECD dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum memenuhi asas efektif dan dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk menutup celah penghindaran pajak dan meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara.