PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 755/PID.SUS/2023/PN BTM)

Abstrak

Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga merupakan Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Terdakwa. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam UU PDKRT dan  Pengaturan Perceraian pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Terdakwa yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 44 Ayat (1) UU PDKRT. Fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.