PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)
DOI:
https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.104Keywords:
Health Services, Prisoners, Narcotics PrisonsAbstract
Fulfillment of health services for prisoners is very important in the treatment and rehabilitation of prisoners who are involved in narcotics abuse. The role of the Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, especially in health services for convicts, therefore has a special responsibility to provide health services in addition to treatment for those who have been caught up in narcotics abuse. This research will discuss the Regulation of Health Services for Prisoners in Narcotics Prisons and Obstacles in Implementing Health Services for Prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January to 31 December 2023. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by data empirical. Using a legal approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulations on Health Services for Prisoners in Narcotics Prisons Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then Regulations on the Right to Health Services in Article 62 of Law 39/1999, then Service Regulations also contained in Articles 30 to 32, 65 to 73, and 86 to 95 of Law 17/2023. Health Services and Regulations for Inmate Health Services in Narcotics Prisons are the same as in prisons in general, regulated in Article 9 letter (d) of Law 22/2022. Obstacles in the Implementation of Fulfillment of Health Services for Prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January to 31 December 2023, namely the Number of Prison Inmates that exceed Capacity, Limited Health Personnel in Correctional Institutions, Lack of Facilities and Infrastructure, Awareness and Concern of Prisoners with Poor Health and Discrimination of Prisoners in Hospitals When Referrals are Made.
References
Buku :
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
Alan Prabowo, Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
Ambeg Paramarta, 40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018.
Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Bambang Purnomo, Hukum Pidana, Cetakan I. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Bandung: Genta Publishing, 2020.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Akmal Fachrurrozy, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 1, 2020.
Claudia, Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi," PAMPAS: Journal of Criminal Vol. 1 No. 2, 2020.
Doris, Rahmat, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Widya Pranata Hukum Vol. 3 No. 2, 2021.
Edi, Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor: Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 4 No. 4, 2023.
Eva Achjani Zulva, "Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara," Kamus Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 8, 2021.
Indah Sari, dkk., "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 11 No. 1, September 2020.
Indarti Tantri Sularmi, "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal HAM Vol. 12 No. 1, 2023.
Nazaryadi, Adwani Dahlan, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Aceh," Syiah Kuala Law Journal Vol. 1 No. 1, 2023.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di UPT Pemasyarakatan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Firman Aditya Putra, Selamat Lumban Gaol
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
