IMPLEMENTASI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abstrak

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggar disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, yaitu Penyalahgunaan Narkoba termasuk Pelanggaran berat dapat untuk direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebab pelanggaran Narkoba merupakan tindak pidana luar biasa dan menjadi musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa sehingga harus di berantas. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum).