PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANAN UNJUK RASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Authors

  • Ghozali Bintang Pamungkas Dirgantara Marsekal Suryadarma University
  • Sudarto Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Keywords:

Protection of Human Rights, Polri, Security Unjuk Rasa

Abstract

Demonstrations are activities carried out by one or more people to express their thoughts verbally, in writing and so on demonstratively in public. It is not uncommon for demonstrations to result in riots against members of the National Police. Protection of Human Rights for members of the Indonesian National Police in securing demonstration duties is an important aspect that must be considered. This research will discuss the protection of human rights for members of the National Police who carry out security duties at demonstrations and the obstacles faced by members of the police in dealing with demonstrations. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach.  obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. including members of the National Police. Protection of Human Rights for Police Members Carrying Out Demonstration Security Tasks includes the Right to Life, the Right to Obtain Justice in the Legal Process, the Right to obtain legal assistance and the Right to Obtain Protection from Violence. Obstacles faced by members of the National Police in dealing with demonstrations include lack of personnel, lack of equipment, anarchic attitude of the masses, provocations and bad weather.

References

Buku :

Akmal, Hak Asasi Manusia Teori dan Politik, Padang: UNP Press, 2018, p. 29.

Ashri, Muhammad, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.

Baeher, Pieter, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.

Dewi, Yuliana, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Kunarto, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Cipta Manunggal, 2019.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Amri, Khairul. "Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam." Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1, 2023.

Erlina, Morina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan." Al Dauah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 3 No. 2, 2023.

Nur Kholis. "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court." Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 26 No. 2, 2018.

Rahmawati, Erni. "Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Deviance Vol. 2 No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara

Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengamanan Kawasan Indonesia Peace And Security Center.

Published

2024-02-01

How to Cite

Bintang Pamungkas, G., & Sudarto. (2024). PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANAN UNJUK RASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM. LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, 2(1), 140–152. Retrieved from https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/168