IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PRAJURIT POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS OPERASI MILITER
Keywords:
Human Rights, Soldiers, POLMAU, Military OperationsAbstract
The implementation of the duties of the Air Force Military Police in the activities of criminal investigation and physical security functions, enforcement of discipline and order, investigations and examinations must be guided by the provisions and rules of law and human rights applicable in Indonesia. Therefore, it is very interesting and important to study further how to improve the understanding of Air Force Military Police Soldiers about human rights? and how is the implementation of human rights by Air Force Military Police Soldiers in carrying out operational duties? To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual regulatory approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that soldiers' understanding of the regulations applicable in the operational area needs to be prioritized, so that internal improvements to the Indonesian National Army in the reform era can help improve the image of the Indonesian National Army as a people's army that in carrying out its duties continues to uphold the law and human rights. The understanding of Air Force Military Police Soldiers regarding human rights in its application must be adjusted to the operational patterns carried out by the Indonesian National Army Air Force in order to improve the understanding of Air Force Military Police soldiers regarding human rights, so in pouring out the optimization of the understanding of Air Force Military Police soldiers regarding human rights in carrying out operational tasks is limited to the main ideas which are the understanding applied to each condition.
References
A. Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
Haryomataram, Hukum Humaniter (Jakarta: Rajawali Press, 1994).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System) (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
Markas Besar Angkatan Udara, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI (Jakarta: Puspomau, 2004).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2018).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 Tentang tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jarot Nyamantoro, Sudarto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
