PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA API TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 379/PID.SUS/2023/PN.PTK)

Abstrak

Setiap Warga negara Indonesia yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi ketentuan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1948. Contoh kasus tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya adalah dalam Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin berdasarkan hukum pidana Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membawa senjata api tanpa izin di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach)  dan pendekatan konseptual. Dalam Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan JPU, tuntutan pidana, alat bukti, unsur pasal Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak bukan pasal 1 ayat (1) UU yang sama meskipun pasal tersebut justru mengatur tentang membawa senjata api tanpa izin. Dalam hal pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang pelaku, kondisi pelaku, agama pelaku, serta sikap pelaku pada saat menjalani proses pemeriksaan di pengadilan.