PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OPLOSAN GAS LPG BERSUBSIDI DI POLRES SUKABUMI
DOI:
https://doi.org/10.08221/mis.v1i1.47Keywords:
Tindak Pidana, Gas LPG, Polres SukabumiAbstract
The government is making efforts to ensure that gas energy can be enjoyed by all levels of society. Energy subsidies are the state's efforts to support equitable development. One of the energies that society needs is subsidized LPG gas. Which is gas that is allocated by the state for the poor, in the implementation of its distribution there are certain LPG agents or distributors who commit unlawful acts, namely mixing gas to gain personal profit, one of which occurs in the jurisdiction of the Sukabumi Police. The author attempts to conduct research with the aim of finding out how the law is implemented and enforced, both administratively and criminally, against perpetrators of smuggling government-subsidized LPG gas which occurs in the Sukabumi Police jurisdiction. In carrying out this research, a normative juridical method approach was used using qualitative analysis examining secondary data from previous researchers, regulations and laws and other legal sources. The results of this research are that the transfer and injection of 3 Kg subsidized LPG gas into 12 Kg LPG gas cylinders is work that is prohibited because it does not comply with specified standards, with threats as intended in Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 of the Year 1999 Concerning Consumer Protection, they are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).
References
Buku:
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika
Arindya, R. (2019). Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi. Media Sahabat Cendekia.
Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish.
Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi. Cipta Media Nusantara.
Seftiani, S. (Ed.). (2024). Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jurnal:
Angelina, L. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Ditinjau dari Pendekatan Non Penal dalam Kebijakan Kriminal yang Bersifat Integral Kriminal yang Bersifat Integral (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. Jakarta: SMERU Research Instituate.
Damanik, J. H. (2019). Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid. B/LH/2018/PN. Lbp) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Fahmi, M. I. (2018). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (analisis putusan Nomor: 133/Pid. Sus/2011/PN. Bgr) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Fitriani, N., & Nurhafifah, N. (2018). Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(1).
Hermanto, A. (2014). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual LPG 3kg yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mngurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak. E-journal Gloria Yuris, 2(3).
Ilyas, M. (2017). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kuhap (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Kuntag, R. F. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Privatum, 9(2).
Muhammad Miftah, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengaturan Harga Jual Gas Bumi Dalam Mewujudkan Keadilan (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera Dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak Dan Gas Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo, 10(1).
Romansyah, Y. (2017). Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid. Sus. Lh/2016/Pn. Tjk).
Salsabila, F. (2024). Analisis Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh tinjauan Fikih Muamalah (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
Subakdo, W. A., & Nugroho, Y. A. (2016). In-bound dan out-bound logistic pada distribusi LPG 3kg di indonesia. Prosiding Semnastek.
Suwari Akhmaddhian, S. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. Jurnal Logika.
Widaningsih, W. W. (2014). Partisipasi Masyarakat Melalui Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Limbah Ternak Sapi di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 11(1).
Wijaksono, B. Pengoplosan Gas Lpg Non-Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungankonsumen (Studi Putusan 1040/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Tim) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
PERPRES No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Stiven Andreas Sinaga, Diding Rahmat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
