PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA API TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 379/PID.SUS/2023/PN.PTK)
Keywords:
Crime, Firearms, Without PermitAbstract
Every Indonesian citizen who wants to own a firearm must meet the requirements stipulated in Article 1 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. This law is an amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1948. An example of a criminal act without the right to carry and control a firearm and its ammunition is in Decision Number 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. The formulation of the problem raised is how to regulate the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit based on Indonesian criminal law and How is the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit in the jurisdiction of the Pontianak District Court? The purpose of this study is to find out and understand and examine the regulation of the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit based on Indonesian criminal law. To find out and understand and examine the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit in the jurisdiction of the Pontianak District Court. This type of research is normative legal research with a normative system regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements. This research approach uses the statute approach method, case approach and conceptual approach. In Decision Number 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, the judge sentenced the defendant to 10 (ten) months in prison based on legal and non-legal considerations. Legal considerations include the prosecutor's indictment, criminal charges, evidence, elements of the article of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives, not Article 1 paragraph (1) of the same Law, even though the article actually regulates carrying firearms without a permit. In terms of non-legal considerations, it can be seen from the background of the perpetrator, the condition of the perpetrator, the religion of the perpetrator, and the attitude of the perpetrator when undergoing the examination process in court.
References
Buku :
Aldwin Rahadian Megantara. Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
Simon R, A. Josias, dan Atin Sri Pujiastuti. Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Anggi Satrio Rachmanto. "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia." Jurnal Kriminologi Indonesia 5(2), 2009.
Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1, No. 2, 2018.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Putusan Pengadilan :
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mirojul Umam Ma'arif, Diding Rahmat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
