ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 465/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL MENGENAI PRAKTEK PERIKLANAN INDONESIA

Abstrak

Iklan yang disiarkan melalui media massa banyak yang bersifat pemberian informasi yang tidak benar atau bohong untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Menghadapi fenomena semacam ini perlu dilakukan penelitian terkait perilaku menyimpang praktik bisnis periklanan dan bagaimana perilaku menyimpang tersebut apabila ditinjau dari aspek hukum pidana dan penegakan hukumnya. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan tindak pidana penyimpangan praktek periklanan di Indonesia yang berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimana analisa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tentang praktek periklanan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan tindak pidana penyimpangan praktek periklanan di Indonesia yang berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1999 dan Analisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tentang Praktek Periklanan Indonesia, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel., dalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis (sudah sesuai), mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Dari hasil penelitian untuk perbaikan memperjelas dan mempertegas makna iklan menyesatkan dan Pemerintah harus membentuk Undang-Undang, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, lebih tegas dan berat lagi terkait tindak pidana iklan yang menyesatkan.