PERAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KONVENSIONAL
Keywords:
Digital Forensics, Law Enforcement, Crime, ConventionalAbstract
The main challenge faced by law enforcement in Indonesia is the need for increased capacity in dealing with the misuse of electronic devices for conventional crimes. This includes the development of skills in digital forensics, increased cooperation between law enforcement agencies, and the formation of stricter regulations related to crimes in the digital realm. This study discusses the legal regulations in Indonesia regarding the use of digital forensics in law enforcement and the implications of legal evidence that arise in the use of digital forensics in law enforcement against conventional crimes. This study is normative juridical. It can be concluded that the regulation (legality) of electronic evidence has been legally clarified in Chapter III concerning Information, Documents, and Electronic Signatures in Articles 5, Article 6, and through reaffirmation in Article 44 of Law Number 28 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions. This electronic evidence is very much needed in the Criminal Justice System in order to pass judgment on defendants who are tried in cases of technological crimes by making electronic evidence as valid evidence in criminal trials. Digital forensics in a crime helps to prove a conventional crime case digitally. In accordance with Article 5 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, electronic information and/or electronic documents and/or printouts are valid legal evidence.
References
Andria Andria dan Sekreningsih Nita. “Forensik Digital Sistem Informasi Berbasis Web.” JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia 2, no. 2 (2021).
Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
I. Riadi, S. Sunardi, dan A. Hadi. “Analisis Bukti Digital SSD NVMe pada Sistem Operasi Proprietary Menggunakan Metode Static Forensics,” no. February 2020, 2019.
I. Riadi. "Analisis Forensik Recovery pada Smartphone Android Menggunakan Metode National Institute of Justice (NIJ)," Jurnal ..., vol. 3, no. 1, 2019.
M. H. Akbar dan I. Riadi. "Analisis Bukti Digital pada Flash Disk Drive Menggunakan Metode Generic Computer Forensic Investigation Model (GCFIM)," 2019.
Nur Laili, Isma, dan Arima Koyimatun. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana.” Jurnal Penelitian Hukum 1, no. 2 (Juli 2014).
Nurul Aisyah et al. “Analisa Perkembangan Digital Forensik dalam Penyidikan Cybercrime di Indonesia Secara Systematic Review.” Jurnal Esensi Infokom: Jurnal Esensi Sistem Informasi dan Sistem Komputer 6, no. 1 (2022).
S. Rachmie. “Peranan Ilmu Digital Forensik terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website.” Litigasi 21 (2020).
W. Eriani. “Pengaturan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime.” Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Tri Yoga Achmad Budianto, Sujono
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
