KEBIJAKAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMALSUAN FAKTUR PAJAK DALAM PENERAPAN TAX AMNESTY

Abstrak

Pemalsuan faktur pajak menjadi problem hukum menjadi perhatian dikalangan masyarakat yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Banyak masyarakat yang melakukan pemalsuan faktur pajak tetapi tidak memahami dampak yang terjadi untuk negara. Dengan memalsukan faktur pajak maka wajib pajak tersebut akan mengurangi pajak terutang mereka. Bagaimana penerapan tax amnesty terhadap unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak di Indonesia? Bagaimana kendala penerapan tax amnesty terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak bedasarkan praktek peradilan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan faktur pajak, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, jenis data primer dan sekunder. Peneliti menemukan untuk kebijakan tax amnesty yang diberlakukan pemerintah memicu kontroversi di masyarakat karena menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya, namun ada pula yang berpendapat bahwa adanya tax amnesty di nilai memberikan manfaat bagi pengembalian dana yang begitu besar. Dengan adanya kebijakan tax amnesty yang dirasa menguntungkan karena adanya penghapusan sanksi pajak dengan membayar uang tebusan dan mengungkap harta, sehingga mampu memicu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan oleh kebijakan amnesty pajak bagi masyarakat, namun kebijakan tax amnesty ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan meningkatkan pendapatan anggaran negara. Dengan kebijakan penerapan tax amnesty diharapan dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sehingga pencegahan tindak pidana perpajakan dapat diprioritaskan daripada penindakan. Hal ini juga sesuai dengan pasal dalam rangka diundangkan Undang-Undang KUP. Upaya maksimalkan pemulihan kerugian negara terkendala oleh aspek kepegawaian penegakan hukum dan pengaturan. Ketentuan perampasan aset korupsi mengacu pada KUHP, KUHAP, UU Tipikor masih perlu diperkuat.