HAK-HAK KORBAN TERHADAP KASUS ERROR IN PERSONA (SALAH TANGKAP) PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Keywords:
Victim, Error In Persona, Criminal ProcedureAbstract
There are victims of wrongful arrest caused by errors in the investigation or detention process. Therefore, it is very interesting and important to study further regarding the regulation of the rights of victims of wrongful arrest based on the Criminal Procedure Code (KUHAP)? and what efforts can be made by victims of wrongful arrest (error in person) based on the Criminal Procedure Code (KUHAP)? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that articles 95 to 97 of the Criminal Procedure Code further explain the compensation and rehabilitation given to victims of wrongful arrest due to violations of rights or administrative law violations and being tried without a clear reason which is not appropriate. with the Law. Legal regulations regarding the provision of compensation or rehabilitation should be further harmonized to reflect legal certainty. Legal remedies that can be taken by victims of wrongful arrest are by filing claims for compensation and rehabilitation. If compensation is based on the nominal amount of money that must be paid due to the investigator's error in arresting, detaining, prosecuting or trying without reasons based on the law. The government can change Article 9 PP No. 27 of 1983 regarding the amount of compensation because the amount of compensation stated in Article 9 is very small and is not relevant to the current situation.
References
Aiswarya, I Dewa Bagus Dhanan. "Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Kertha Wicara 5, no. 6 (2016): 1.
Andrian Umbu Sunga. Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2016.
Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 1, no. 1 (2012): 109.
Azaria, Vida. "Keterkaitan Asas Presumption of Innocence Didalam Pemberitaan Pers," Jurnal Kertha Wicara 7, no. 2 (2018): 5.
Hadri, Ariza Umami, dan Muhammad Irvan. "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan," Jurnal Pro Justitia 1, no. 2 (2020): 11–20.
Komang Panji Jayawisastra. "Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Kertha Wicara 9, no. 9 (2020): 6.
Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah. "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 118.
Wajihatut Dzikriyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Pra Peradilan," Jurnal Kertha Wicara 4, no. 3 (2015): 5.
Widyo Pramono. Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1. Bandung: Alumni, 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Shaquille Thabitruddin, Subhan Zein Sgn
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
