PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Abstrak

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anak. Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimum perkawinan untuk perempuan menjadi 19 Tahun, sebagai upaya strategis dalam melindungi hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam mencegah praktik pernikahan dini sesuai amanat Undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap petugas KUA dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam proses edukasi hukum, verifikasi administrasi usia calon mempelai, dan pemberian rekomendasi dispensasi kawin. Namun demikian, masih ditemukan hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap regulasi baru. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan KUA dan integrasi program edukasi hukum secara menyeluruh perlu dioptimalkan guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak secara maksimal.