TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN USAHA BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Authors

  • Andryan Aprynaldi Universitas Terbuka
  • Diding Rahmat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

DOI:

https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v1i1.50

Keywords:

Business registration, E-Commerce, Pendaftaran Usaha, E-Commerce

Abstract

This research aims to explore the obligation of business registration for e-commerce players based on Law Number 7 Year 2014 concerning Trade. This study employs a normative legal research approach utilizing statute and conceptual approaches. Secondary data is utilized, and the method of data collection employed is literature research. The research findings discuss e-commerce trade license regulations encompassing various policies within legislation such as the Trade Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law. The study also highlights the importance of mandatory company registration to prevent conflicts, with the application of sanctions for businesses that violate these provisions.

References

Buku:

Ali, Zainuddin. (2021) Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Purwosutjipto. (2015). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan.

Rerung, R. R. (2018). E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Deepublish.

Riphat, I. S. (2021). Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis. Elex Media Komputindo.

Jurnal:

Chandra, M. J. A. (2017). Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-commerce Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. JURNAL HUKUM SEHASEN, 1(2).

Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(1).

Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1).

Putri, R. P. A., & Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 47-54).

Sumarjono, Subarkah dan Suparnyo. (2018), “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus”. Jurnal Suara Keadialan, 19 (1): 34.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

Downloads

Published

2024-06-18

How to Cite

Andryan Aprynaldi, & Diding Rahmat. (2024). TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN USAHA BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN. LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara, 1(1), 42–52. https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v1i1.50

Issue

Vol. 1 No. 1 (2024): LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 Andryan Aprynaldi, Diding Rahmat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Most read articles by the same author(s)