TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali, dengan mengutamakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar pertimbangan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Dalam KUHP lama, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dengan ancaman maksimal 7 tahun, sementara dalam KUHP Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan serupa dimuat dalam Pasal 354 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun. Di sisi lain, dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (3) mengancam pelaku dengan pidana hingga 15 tahun. Namun karena pelaku adalah anak, maka sesuai Pasal 81 UU SPPA, pidana yang dapat dijatuhkan maksimal setengahnya, yaitu 7,5 tahun. Hakim juga menolak penerapan diversi karena ancaman pidana melebihi 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Berdasarkan pertimbangan usia pelaku (14 tahun), kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta rekomendasi rehabilitatif dari BRSAMPK Handayani, majelis hakim menjatuhkan sanksi pembinaan selama dua tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meskipun putusan tersebut menuai kritik karena dianggap ringan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak, prinsip ultimum remedium, dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini mencerminkan paradigma peradilan pidana anak yang lebih menekankan pendekatan edukatif dan restoratif daripada penghukuman semata.