KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN IBU KANDUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang kerap kali melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, fenomena perdagangan orang di Indonesia masih marak terjadi, bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri. Penelitian ini membahas keterlibatan ibu kandung dalam tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda minimal Rp120.000.000. Selain itu, Pasal 76F juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Pengaturan ini diperkuat oleh ratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai komitmen internasional Indonesia dalam memberantas perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Hanita Sari Nasution, sebagai ibu kandung korban, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan mempekerjakan anaknya sebagai pekerja seks komersial selama tujuh tahun. Hubungan darah justru menjadi hal yang memberatkan karena terdakwa menyalahgunakan otoritasnya sebagai orang tua. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000 kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip equality before the law dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana nasional.