AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Fenomena penyebaran hoax telah menjadi permasalahan serius di era digital, menimbulkan keresahan dan potensi konflik di masyarakat. UU ITE menjadi instrumen utama dalam upaya pemerintah menangani kasus hoax di ranah digital. Studi ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu, terutama Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyebaran hoax dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Namun, penerapan hukum ini masih menghadapi tantangan, termasuk definisi hoax yang kurang jelas, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, dan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait kasus hoax, yang menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara pemberantasan hoax dan perlindungan hak-hak fundamental. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran hoax, diperlukan penyempurnaan regulasi dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi kompleksitas masalah ini di era digital.