PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1793/PID.SUS/2020/PN.MKS)

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat komplesk. Penulis membedakan penyalahgunaan dengan peredaran Narkotika sebagaimana Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Yang menjadi rumusan masalah dalam peneltian adalah 1) bagaimana pengaturan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan 2) Bagaimana penerapan Pidananya berdasarkan Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks ?. Bertujuan mengetahui pengaturan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penerapan Pidananya berdasarkan Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisa hukum tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencakup berbagai peraturan Perundang- Undangan yakni Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu KUHP 2023, Pasal 622 ayat (15) juga mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu Pasal di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak berlaku. Pada Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks dengan terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan, serta terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis selama 4 (Empat) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Kota Makassar. Majelis Hakim juga menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.