PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA (PERIODE 1 MEI SAMPAI 31 JULI 2024)
Keywords:
Implementation, Development of Independence, PrisonersAbstract
The correctional system is organized for the purpose of improving the quality of personality and independence of inmates. One of the correctional systems is personality development carried out at the Class IIA Jakarta Women's Prison. The problem regarding personality development is an inhibiting factor in the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison. What is the solution to the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison? The purpose of this study was to determine the solution to the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison. This research method uses normative research, namely research conducted by analyzing written laws from library materials or secondary data. The implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison (Period 1 May to 31 July 2024) is to organize a socialization campaign to educate the public about the importance of rehabilitation and reintegration of inmates. Finally, by streamlining administrative procedures by eliminating unnecessary steps and accelerating the licensing and approval process and implementing a digital administration system to reduce overlapping work and accelerate data and document processing. Inhibiting factors in the implementation of independence coaching for inmates at Class IIA Jakarta Women's Prison are from officers and experts in the prison. Then there are factors from inmates, community factors, facilities and infrastructure factors and administrative factors. To overcome these obstacles, it is done by sending officers to attend technical correctional and administrative training, and holding motivational programs, such as seminars, workshops, and counseling sessions aimed at increasing the spirit and motivation of inmates.
References
Barda Nawawi Arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, 2007.
Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007.
Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah dan Asas-Asas Penologi, Bandung: Armico, 1994.
Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Bandung: Armico, 2001.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Ardilla, Fauziya dan Ike Herdiana, "Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita", Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol.2, No.01, Februari 2019.
Fitri, Wanda, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan", Kafa’ah Journal, Vol. 7, No.1, Juni-Juli 2017.
Mawardi, Ahmad, "Asimilasi serta Integrasi pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Telaah Fiqh Siyasah", Rechtenstudent Journal, Vol. 3 No. 2, Agustus 2022.
Megawati dan Kurniawan, "Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi", Serambi Akademia: Jurnal Pendidikan, Sains Vol. 7 No. 3, Desember 2019.
Mirnawati, "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan", Jurnal Al-Dustur Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
Wanda Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan", Kafa’ah Journal Vol. 7 No. 1, Juni-Juli 2017.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah Tahun 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Fitri Amaliah, Niru Anita Sinaga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
