PENERAPAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS DUGAAN PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN OLEH PRAJURIT TNI DENGAN WAKIL KETUA BK DPD RI DI KALIMANTAN TENGAH

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan mengambil studi kasus perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Tengah. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan dua subjek hukum dengan kekhususan status: seorang prajurit TNI yang tunduk pada sistem peradilan militer dan seorang pejabat negara yang memiliki implikasi etika dan disipliner. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa. Pasal 284 KUHP adalah delik aduan absolut, sehingga peran pelapor (suami atau istri yang sah) adalah penentu utama dalam keberlanjutan penanganan kasus dugaan tindak pidana perzinahan. Sebagai prajurit TNI, SRR tunduk pada dua sistem hukum sekaligus: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum militer. Dugaan tindak pidana perzinahan tidak hanya berpotensi melanggar Pasal 284 KUHP, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kode Etik Prajurit TNI.