KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI ILEGAL

Abstrak

Perlindungan hukum bagi korban aborsi ilegal, dengan fokus pada kasus pemaksaan aborsi yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Ipda YF. Aborsi ilegal melanggar hak atas hidup dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan UU Kesehatan (terkini UU No. 17 Tahun 2023), yang secara umum melarang aborsi kecuali indikasi medis darurat atau perkosaan. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), memperjelas perluasan subjek hukum pelaku aborsi dan secara eksplisit mengatur pengecualian aborsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus Ipda YF menyoroti pentingnya penegakan hukum pidana yang tegas (terutama Pasal 347 KUHP lama atau Pasal 463 KUHP baru untuk aborsi paksa) dan sanksi disipliner/etik maksimal bagi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang. Perlindungan korban aborsi ilegal harus komprehensif, mencakup perlindungan dari ancaman dan intimidasi (melalui LPSK), pemulihan medis dan psikologis, serta hak restitusi/kompensasi.