PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANAN UNJUK RASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Abstrak

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Tidak jarang dalam unjuk rasa terjadi kericuhan terhadap anggota Polri. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pengamanan tugas unjuk rasa adalah aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam penelitian ini akan membahas  Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa dan Kendala yang Dihadapi Oleh Anggota Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa . Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach).  yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tak terkecuali bagi anggota Polri. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melaksanakan Tugas  Pengamanan Unjuk Rasa antara lain Hak untuk Hidup, Hak untuk Memperoleh Keadilan pada Proses Hukum, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dari Kekerasan. Kendala Dihadapi Oleh Anggota Polri  Dalam Menghadapi Unjuk Rasa seperti Kurangnya Personil, Kurangnya Peralatan, Sikap Massa yang Anarkis, Provokasi dan Cuaca Buruk.