IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES JAKARTA BARAT (STUDI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 JULI 2025)

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini mengatur bahwa perkara harus diselesaikan melalui restorative justice sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, penerapan restorative justice hanya berlaku untuk tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban manusia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat dilakukan oleh penyidik setelah tercapainya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Namun, perdamaian ini terjadi setelah penyidik mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Agung Jakarta Barat, sehingga penanganan perkara tidak dilanjutkan lebih lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat meliputi faktor penegakan hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya hukum. Faktor penegakan hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor substansi hukum merujuk pada isi Surat Edaran Kapolri yang mengatur syarat materiil, di mana aturan tersebut tidak mengakomodasi penyelesaian perkara yang melibatkan korban manusia, serta syarat formal yang membatasi penerapan restorative justice hanya pada tahap penyidikan sebelum SPDP dikirimkan. Sementara itu, faktor budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang turut memengaruhi keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice. Kombinasi ketiga faktor ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan restorative justice, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban jiwa, sehingga diperlukan penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut terhadap peraturan yang ada.