TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECURANGAN DALAM PILKADA 2020 OLEH BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Nunukan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait potensi kecurangan yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi serta bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan berdasarkan peraturan terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta diperkuat oleh data empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Proses penanganan dugaan kecurangan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi sanksi administratif atau pelimpahan ke penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu. Efektivitas pelaksanaan terlihat dari respon terhadap laporan masyarakat dan temuan pelanggaran, khususnya terkait politik uang dan pelanggaran protokol kesehatan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses geografis yang sulit di wilayah perbatasan, rendahnya literasi hukum pemilih, serta belum optimalnya kolaborasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif Bawaslu telah memiliki dasar hukum yang kuat, secara praktis masih dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat guna menciptakan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan menyeluruh, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial dan geografis seperti Kabupaten Nunukan.