PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PERWIRA TINGGI POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG BERDAMPAK PADA TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA INSTITUSI POLRI (STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023)

Authors

  • Arya Budi Pratama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
  • Potler Gultom Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Keywords:

Crime, Premeditated Murder, Ferdy Sambo

Abstract

This research examines the application of the law to criminal acts of premeditated murder involving high-ranking National Police officers with a case study of the Ferdy Sambo case based on Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023. The focus of the research is directed at two main aspects: first, the legal mechanisms applied in handling criminal acts of premeditated murder involving high-ranking Polri officers; second, the effectiveness of imposing sanctions in increasing public trust in the image and reputation of the National Police. The research method used is normative juridical, with an analysis-based approach to statutory regulations, court decisions, legal doctrine and related literature. This research found that legal mechanisms have been implemented according to procedures, although they face challenges in ensuring transparency and accountability. Meanwhile, imposing sanctions on Ferdy Sambo is seen as a significant step in enforcing the law, but its impact on increasing public trust still requires further strengthening through institutional reform and improving the internal monitoring system.

References

Buku :

Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Astawa, I Gede Pantja. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, 2014.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bag I. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta, 2013.

Djamin, Awaloedi. Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan. POLRI, Bandung, 1995.

Farid, A. Zainal Abidin. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Rahardi, H. Pudi. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Rahardjo, Sajtipto. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, 2009.

Sadjijono. Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

Sudaryono & Natangsa Surbakti. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005.

Suwarni. Perilaku Polisi. Nusa Media, 2009.

Waluyo, Bambang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung. “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana,” Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 2, Desember 2022.

Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik,” Jurnal Eksektufi, Vol. 1 No. 1, 2017.

Endang Rahmawati. “Pembunuhan Berencana,” F. Hukum. UMP, 2016.

Internet :

Hilman Hadikusuma. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 1992. https://kbbi.web.id, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 11.57 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Published

2024-10-15

How to Cite

Budi Pratama, A., & Gultom, P. (2024). PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PERWIRA TINGGI POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG BERDAMPAK PADA TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA INSTITUSI POLRI (STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023). MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi, 1(2), 95–109. Retrieved from https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/77