PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PROPERTI ATAS KETERLAMBATAN DEVELOPER MENYERAHKAN AKTA JUAL BELI (AJB) TANAH DAN BANGUNAN RUMAH

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen properti yang mengalami keterlambatan developer dalam menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah dan bangunan rumah. Permasalahan utama yang dikaji meliputi: (1) sejauh mana ketentuan perundang‑undangan menjamin hak konsumen atas penyerahan AJB tepat waktu, (2) hambatan hukum dalam penegakan sanksi bagi developer, dan (3) upaya penyempurnaan mekanisme perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara komparatif untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan dalam Undang‑Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang‑Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski secara normatif konsumen memperoleh hak ganti rugi dan sanksi administratif, implementasi di lapangan sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, prosedur gugatan yang berbelit, dan rendahnya kesadaran konsumen atas haknya. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kurang optimal karena terbatasnya kewenangan dan kurang populernya prosedur mediasi.