TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ANGKAT DALAM KASUS PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN: PN DENPASAR NOMOR 863/PID.B/2015

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum orang tua angkat dalam kasus penelantaran anak, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps. Penelitian ini penting karena menunjukkan adanya celah dalam pengawasan terhadap proses adopsi yang dapat membahayakan hak-hak anak. Fokus utamanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta bagaimana penerapan hak anak agar tidak ditelantarkan dalam praktik peradilan. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) bagaimana perlindungan anak supaya tidak ditelantarkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana penerapan hak anak supaya tidak ditelantarkan dalam studi Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan historis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi literatur, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan, namun dalam kasus Angeline, orang tua angkat terbukti melanggar hak-hak anak, termasuk melakukan penelantaran. Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terhadap proses pengangkatan anak serta penegakan hukum yang tegas terhadap orang tua angkat yang lalai terhadap kewajibannya.