TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ANGKAT DALAM KASUS PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN: PN DENPASAR NOMOR 863/PID.B/2015

Authors

  • Vivi Air Marshal Suryadarma University
  • Subhan Zein Sgn Air Marshal Suryadarma University

Keywords:

Legal Responsibility, Adoptive Parents, Child Neglect, Child Protection, Court Decisions

Abstract

This study discusses the legal responsibility of adoptive parents in cases of child neglect, with a case study of Denpasar District Court Decision Number 863/Pid.B/2015/PN Dps. This study is important because it shows gaps in the supervision of the adoption process that can endanger children's rights. The main focus is how legal protection for children is regulated in Indonesian legislation and how children's rights are implemented to prevent neglect in judicial practice. The formulation of the problems raised includes: (1) how to protect children from neglect according to Indonesian legislation; and (2) how to implement children's rights to prevent neglect in the study of Denpasar District Court Decision Number 863/Pid.B/2015/PN Dps. The method used is normative legal research, with a statutory, case, and historical approach. Data were collected through document studies and literature studies, and analyzed descriptively-qualitatively. The research results show that child protection is regulated by various regulations, but in Angeline's case, the adoptive parents were found to have violated the child's rights, including committing neglect. The defendant was sentenced to life imprisonment. This study recommends strengthening the oversight system for child adoption processes and strict law enforcement against adoptive parents who neglect their obligations.

References

Abdussalam, H. R., dan A. Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK, 2016.

Ahmad, T. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, 2019.

Cahyaningsih, D. T., dan L. C. Kunadi. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia.” Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020.

Cahyaningsih, D. T., dan N. Y. Sari. “Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat setelah Pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.” Privat Law, Vol. 6, No. 2, 2018.

Deseanah, Easjul, dan Fachri Bey. “Pelaksanaan Pengangkatan serta Perlindungan Anak di Indonesia.” Lex Jurnalica, 2015.

Eleanora, Fransiska Novita, dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media, 2021.

Febriani, L. S. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua.” Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 3, 2021.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Hamzah, Andi. KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2016.

Miharja, Marjan. Efektivitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking). Jawa Timur: Qiara Media, 2019.

Nasution, Adawiyah. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Paputungan, M. “Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dalam Perspektif Normatif.” Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5, No. 2, 2024.

Pramono, Z. A., dan D. T. Cahyaningsih. “Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang.” Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020.

Ramadanni, Manisha, dan Somawijaya. “Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia.” LEX Renaissance, Vol. 8, No. 2, 2023.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Riva’atul, A., dan Nurbaedah. “Kajian Yuridis tentang Kekuatan Pembuktian Pendapat Ahli dalam Proses Pemeriksaan Pidana.” Journal Diversi, Vol. 3, No. 2, 2017.

Sirait, R. D. E. “Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia.” Vol. 2, No. 1, 2024.

Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Tyas, D. C. Hak dan Kewajiban Anak. Semarang: Alprin, 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps. Pengadilan Negeri Denpasar, 2015.

Zendy, W. “Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Yuridika, Vol. 32, No. 1, 2017.

Downloads

Published

2025-11-01

How to Cite

Vivi, & Subhan Zein Sgn. (2025). TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ANGKAT DALAM KASUS PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN: PN DENPASAR NOMOR 863/PID.B/2015. LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, 2(2), 128–139. Retrieved from https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/325

Issue

Vol. 2 No. 2 (2025): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (November)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Vivi, Subhan Zein Sgn

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.