PENYALAHGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS SUBSIDI PEMERINTAH YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NOMOR 135-K/PM.I-02/AD/XII/2024)

Abstrak

LPG sering digunakan warga Indonesia sebagai keperluan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, program bantuan LPG banyak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab guna mendapatkan keuntungan. pengoplosan LPG subsidi kenyataannya pelakunya berasal dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana terdapat pada Putusan DIlmil I-02 Medan Nomor 135-K/Pm. I-02/Ad/Xii/2024. Yuridis normatif diterapkan pada artikel ini menggunakan pendekatan berbasis kasus. Tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi diatur pada pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 20 ayat (1) KUHP 2023 tentang penyertaan, serta Pasal 40 angka 9 UU 6/2023, sementara itu KUHPM tidak memiliki ketentuan terkait, sehingga sanksi pidananya merujuk pada ketentuan pidana yang lain. Dalam analisis putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 135-K/PM. I-02/AD/XII/2024, penulis tidak  menyetujui vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim karena dianggap terlalu ringan, yakni hukuman penjara selama tujuh bulan dikurangi masa penahanan dan denda Rp10. 000. 000,00. Reformulasi kebijakan subsidi berdasarkan bukti valid, contohnya melalui digitalisasi distribusi, dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan. Penanganan kasus semacam ini harus memerhatikan aspek keadilan substantif agar dapat memberi rasa jera dan pelajara TNI lainnya.