PERAN PAMONG ATAU WALI NAPITER DALAM PROSES DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA PERIODE TAHUN 2023 - 2024)

Abstrak

Seiring perkembangan jaman, jumlah napiter perempuan di Indonesia semakin meningkat, peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya yaitu mulai diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana peran wali napiter sebagai wali pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta serta hal apa yang dapat menjadi kendala bagi wali napiter dalam proses deradikalisasi. Diharapkan dengan adanya program deradikalisasi ini dapat menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris berupa wawancara langsung kepada wali narapidana terorisme yang ada di Lapas Perempuan Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pamong atau wali napiter di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam proses deradikalisasi napiter perempuan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, serta dalam melaksanakan program deradikalisasi para wali pemasyarakatan mengalami beberapa kendala seperti sikap narapidana yang resistant, keadaan lapas yang overcrowded, tenaga ahli yang kurang memadai, serta peraturan yang berlaku. Maka perlu diadakan blok hunian khusus napiter, disediakannya SDM yang memadai untuk mendukung program deradikalisasi serta perubahan aturan lebih spesifik dengan aturan mengenai wali napiter