EFEKTIFITAS KEBIJAKAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH KRIMINALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan anti-SLAPP di Indonesia dalam mencegah kriminalisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus utama penelitian adalah Pasal 66 UU No. 32/2009 yang diperkuat dengan ketentuan dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan melindungi masyarakat dan aktivis pejuang HAM lingkungan hidup dari kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 66 UU No. 32/2009 memiliki niat untuk melindungi masyarakat, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kesulitan dalam pembuktian menghambat efektivitas kebijakan ini dalam mencegah fenomena SLAPP. Selain itu, terdapat kekurangan dalam integrasi antara lembaga penegak hukum dan ketidakjelasan definisi perbuatan yang merintangi. Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan proaktif, memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih holistik, berpihak pada perlindungan HAM dan lingkungan, serta terintegrasi dengan sistem hukum yang ada untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat yang terlibat dalam perjuangan hak lingkungan hidup.