PERAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN BUMN SEKALIGUS SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENCARI KEADILAN NON-LITIGASI UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI (Studi Kasus di Bandara “X” Yogyakarta)

Abstrak

Masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hukum sehingga menjadi pihak yang lemah dan disepelekan bahkan ditempatkan pada posisi bersalah. Apabila bersengketa dengan pejabat dan atau Badan Usaha Milik Negara tentu dengan terpaksa harus menerima meskipun pelanggaran tidak dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering berada pada posisi yang dirugikan akibat minimnya literasi hukum sehingga apabila berhadapan dengan kasus hukum secara otomatis berpikir bahwa penyelesaiannya harus menggunakan jalur litigasi yaitu pengadilan dan bukan penyelesaian secara non-litigasi melalui mediasi. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik melalui BUMN tidak lepas dari pelanggaran SOP yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriii pada masyarakat yang seharusnya dapat dilakukan aduan atau tuntutan ganti rugi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Belum banyak masyarakat yang mengerti dan berani melibatkan lembaga lain seperti Ombudsman dalam menyelesaikan masalah dengan pemerintah (BUMN) terkait pelayanan publik.