PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER HEWAN TERHADAP MALPRAKTIK DI KLINIK HEWAN

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya undang-undang khusus (lex specialis) yang mengatur secara spesifik pertanggungjawaban pidana dokter hewan dalam kasus malpraktik di Indonesia. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi dokter hewan sebagai tenaga medis profesional, maupun bagi pemilik hewan yang dirugikan akibat kelalaian medis. Selama ini, kasus-kasus dugaan malpraktik dokter hewan hanya dapat diproses berdasarkan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 359 dan 302 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang berlaku serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap dokter hewan dalam praktik klinik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris melalui wawancara. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana, asas lex artis, dan prinsip informed consent dalam menilai kelalaian profesional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta wawancara terhadap dokter hewan dan pemilik hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan standar profesi dan rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan kasus malpraktik sering tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan yang secara komprehensif mengatur tanggung jawab pidana, administratif, serta mekanisme pengawasan. Disarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi tersebut dan memperkuat peran organisasi profesi dalam penegakan etika dan edukasi hukum.