EFEKTIFITAS KEBIJAKAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH KRIMINALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
Keywords:
Anti - SLAPP in Indonesia, EnvironmentalAbstract
This study examines the effectiveness of anti-SLAPP policies in Indonesia in preventing the criminalization of community participation in protecting and managing a good and healthy environment. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach. The main focus of the study is Article 66 of Law No. 32/2009 which is strengthened by the provisions of Law No. 6/2023 concerning Job Creation, which aims to protect the community and environmental human rights activists from criminalization. The results of the study show that although Article 66 of Law No. 32/2009 has the intention to protect the community, its implementation has not been fully effective. The lengthy legal process, high costs, and difficulties in proof hinder the effectiveness of this policy in preventing the SLAPP phenomenon. In addition, there is a lack of integration between law enforcement agencies and an unclear definition of obstructive acts. The government has a crucial role in formulating more comprehensive and proactive policies, ensuring stronger legal protection for community and environmental rights. Therefore, a more holistic policy is needed, which supports the protection of human rights and the environment, and is integrated with the existing legal system to optimize protection for activists and communities involved in the struggle for environmental rights.
References
Buku :
Hariadi Kartodihardjo. Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam. LP3ES, Depok, 2023.
Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
Nani Indrawati. Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023.
Reynaldo G. Sembiring. Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti–SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara. Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2021.
Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :
Ashabul Kahfi. "Kejahatan Lingkungan Hidup." Jurnal Vol. 3 No. 2, Makassar, 2014.
Cora Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 2. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013.
Faqihna Fiddin. "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 13, No. 1, Malang, 2022.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
Undang – Undang tahun 1847 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup
Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengaadilan HAM.
Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/11/2013.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Farhanas Maharani, Indah Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
