REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL : STUDI KOMPARATIF ANTARA KUHP DAN UU ITE

Abstrak

Penelitian ini menganalisis problematika regulasi ujaran kebencian di Indonesia melalui studi komparatif antara KUHP dan UU ITE, serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, studi ini mengidentifikasi adanya fragmentasi regulasi, ketidakjelasan parameter definitif, dan inkonsistensi implementasi yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHP menerapkan perspektif konvensional berbasis perlindungan ketertiban umum, sementara UU ITE cenderung fokus pada perlindungan kelompok identitas tertentu namun dengan rumusan yang ambigu. Implementasi kedua instrumen hukum tersebut menunjukkan pola selektivitas yang berpotensi mendistorsi fungsi demokratis dari kebebasan berpendapat. Penelitian merekomendasikan reformulasi kebijakan komprehensif meliputi: definisi operasional berbasis parameter Rabat Plan of Action, pendekatan bertingkat dalam penanganan kasus, harmonisasi antar instrumen hukum, integrasi peran platform digital, penguatan kapasitas penegak hukum, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Model ideal kebijakan kriminalisasi ujaran kebencian harus menyeimbangkan kepentingan perlindungan kelompok rentan dengan jaminan kebebasan berekspresi, dengan mempertimbangkan konteks multikulturalisme Indonesia dan standar internasional pembatasan kebebasan berekspresi yang legitimasi.