PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI DAN MASYARAKAT SIPIL (ANALISIS PUTUSAN NO 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024)

Abstrak

Koneksitas adalah masalah pidana yang memiliki ciri khas karena melibatkan pelaku dari dua area yurisdiksi yang berbeda, yaitu sipil dan militer. Koneksitas merujuk pada penggabungan penyelidikan kasus pidana yang saling terkait untuk diperiksa dan diputuskan bersama dalam satu pengadilan. Dalam praktik penegakan hukum, terutama pada perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil, sering kali terlihat fragmentasi kewenangan yang menyebabkan disparitas dalam pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara koneksitas berdasar Putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024. dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anggota TNI serta warga sipil, yang mencakup pembahasan perkara koneksitas menurut hukum acara koneksitas dan analisis hukum terhadap putusan pengadilan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang merujuk pada pengaturan legislasi, ajaran hukum, dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme koneksitas telah diatur dalam KUHAP dan UU Nom 31 Tahun 1997 tentang Dilmil, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya terealisasi. Pembagian penanganan perkara antara peradilan umum dan militer bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi hukum serta mengurangi penerapan prinsip keadilan substansial. Keputusan kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih efektif antara lembaga penegak hukum untuk memastikan kesatuan proses hukum, efisiensi pengadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Peradilan koneksitas, apabila dilaksanakan dengan benar, dapat menjadi alternatif untuk menyatukan yurisdiksi hukum sipil dan militer dalam kasus pidana.