TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK ANAK AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb)

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap pelaksanaan hak anak akibat terjadinya perkawinan di bawah umur dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hak anak terpengaruh dalam perkawinan dini serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada pelaksanaan hak anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan secara umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Dalam perkara di Pengadilan Agama Ambarawa, permohonan dispensasi kawin ditolak karena pihak perempuan masih berusia 17 tahun dan tidak ditemukan alasan mendesak yang dapat membenarkan pengecualian dari ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti ketidaksiapan mental dan ekonomi. Oleh karena itu, putusan pengadilan menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup, yang dalam kasus ini tidak terpenuhi.